Hukum

    1. Beranda
    2. Hukum

    Rancangan UU Disinformasi Ancaman Kebebasan Berekspresi?

    Rancangan UU Disinformasi Ancaman Kebebasan Berekspresi?

    Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN

    Beredar Informasi Seleksi Kemenkes 2026, Prof. Zudan: Itu Hoaks, Rekrutmen ASN Terintegrasi dan Diawasi BKN

    PP Muhammadiyah–KPK Teken MoU Antikorupsi, UMC Siap Perkuat Pendidikan Integritas

    PP Muhammadiyah–KPK Teken MoU Antikorupsi, UMC Siap Perkuat Pendidikan Integritas

    Prof. Zudan: Sistem Digital BKN Persempit Potensi Intervensi dan Perkuat Meritokrasi ASN

    Prof. Zudan: Sistem Digital BKN Persempit Potensi Intervensi dan Perkuat Meritokrasi ASN

    Prof. Zudan Pastikan Negara Tetap Hadir Lewat Layanan BKN & Pemenuhan Hak ASN Terdampak Bencana Sumatra

    Prof. Zudan Pastikan Negara Tetap Hadir Lewat Layanan BKN & Pemenuhan Hak ASN Terdampak Bencana Sumatra

    MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, Ada Mekanisme Khusus

    MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, Ada Mekanisme Khusus

    KUHAP Baru Berlaku, Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM Jadi Fokus

    KUHAP Baru Berlaku, Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM Jadi Fokus

    31 Perusahaan Diselidiki Terkait Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar

    31 Perusahaan Diselidiki Terkait Banjir Bandang Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi

    Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi

    MK Larang Polisi di Jabatan Sipil Dinilai Keliru Baca Reformasi

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara

    Putusan MK Urai Dinamika Hukum Polri, Ahli Hukum Tata Negara UPR Angkat Bicara

    Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga...

    Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

    Polda Kalteng Bersinergi dengan Akademisi Bahas Putusan MK No. 114 tentang Penugasan Polri

    Polda Kalteng Bersinergi dengan Akademisi Bahas Putusan MK No. 114 tentang Penugasan Polri

    KUR Senilai Rp.10 Triliun untuk Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk UMKM Mulai Diterapkan

    KUR Senilai Rp.10 Triliun untuk Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk UMKM Mulai Diterapkan

    Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

    Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

    MK Batalkan Batas Waktu Hak Atas Tanah IKN 190 Tahun

    Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

    Fahri Bachmid: Putusan MK Jadi Pemandu Amandemen UU Polri

    Ribuan Driver Ojol Tuntut Keadilan Nasib Lewat 'Aksi 711' Kawal Perpres

    Ribuan Driver Ojol Tuntut Keadilan Nasib Lewat 'Aksi 711' Kawal Perpres

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

    MK Tolak Perluasan Usia Pemuda hingga 40 Tahun

    Imigrasi Sulut Catat 633 Keturunan Filipina, Verifikasi Lanjut Bersama Pemkot Bitung

    Imigrasi Sulut Catat 633 Keturunan Filipina, Verifikasi Lanjut Bersama Pemkot Bitung

    PWI Desak Penguatan Perlindungan Wartawan di Sidang MK

    PWI Desak Penguatan Perlindungan Wartawan di Sidang MK

    PNBP Kemenimipas Meroket di Era Prabowo, Lampaui Target 2025

    PNBP Kemenimipas Meroket di Era Prabowo, Lampaui Target 2025

    Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

    Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

    MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Mahkamah Konstitusi: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan Tanpa Izin Komersial

    Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

    Supratman Andi Agtas: Reformasi Tata Kelola Royalti Musik Indonesia Demi Keadilan

    Copyright © 2024 Humas.or.id - All Rights Reserved.